Krisis Air Bersih di Luwuk Banggai Disorot, Pemerintah Daerah Diminta Perbaiki Pelayanan

Likeindonesia.com, Banggai - Krisis ketersediaan air bersih mulai dirasakan sebagian masyarakat di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai. 

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Baca Lainnya :

• Dua Batalyon Infanteri Teritorial Baru Dibentuk, Berbasis di Polman dan Parigi Moutong
• Gubernur Sulteng Turunkan Tim Investigasi untuk Cek Aktivitas Tambang di Dongi-Dongi
• Komnas HAM Sulteng Desak Pemkab Morowali Utara Segera Perbaiki Jalan Korolama–Koromatantu
• AirAsia Resmi Mengudara di Palu, Gubernur Harap Rute Penerbangan Terus Bertambah
• 163 Kejadian Gempa Tercatat di Sulteng Selama Pekan Kedua Ramadan, Mayoritas Terasa di Tolitoli

Rifat Hakim menilai persoalan air bersih tidak dapat dianggap sekadar kendala teknis dalam sistem distribusi.

Menurutnya, masalah ini berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik serta komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas pembangunan.

Dalam opininya, Rifat menyebut air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya dijamin ketersediaannya melalui pengelolaan layanan publik yang baik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Ia juga menyoroti sikap masyarakat sebagai pelanggan layanan air yang selama ini dinilai cukup patuh terhadap kewajiban pembayaran.

“Perlu ditegaskan bahwa selama ini masyarakat tidak pernah mempersoalkan kewajiban mereka sebagai pelanggan layanan air. Rakyat tidak pernah meminta agar air digratiskan. Rakyat tidak pernah menunda kewajiban pembayaran air yang mereka gunakan. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat tidak melakukan protes ketika distribusi air dihentikan karena keterlambatan pembayaran," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menunjukkan tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan pelayanan publik. 

Karena itu, masyarakat dinilai wajar menuntut layanan air bersih yang konsisten dan dapat diandalkan.

“Artinya, rakyat telah menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam mendukung keberlangsungan pelayanan publik. Karena itu, sangat wajar apabila masyarakat juga menuntut pelayanan yang layak, konsisten, dan dapat diandalkan dari penyelenggara layanan air bersih," kata Rifat.

Rifat juga menyinggung penggunaan anggaran daerah yang selama ini tidak banyak dipersoalkan oleh masyarakat, meski dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemerintah daerah.

“Lebih jauh lagi, masyarakat selama ini juga tidak pernah mempersoalkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Rakyat tidak pernah turun ke jalan ketika uang rakyat dalam APBD digunakan untuk membeli mobil dinas baru, membangun rumah jabatan yang megah, membiayai perjalanan dinas bernilai miliaran rupiah, atau menggelar berbagai kegiatan pejabat di hotel-hotel mewah," tuturnya.

Namun di tengah situasi ketika kebutuhan dasar seperti air bersih sulit diakses, ia menilai publik wajar mempertanyakan arah prioritas pembangunan daerah.

“Namun di tengah situasi di mana kebutuhan dasar seperti air bersih justru sulit diakses oleh masyarakat, muncul pertanyaan yang wajar dari publik: apakah prioritas pembangunan daerah sudah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat?” lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur maupun fasilitas pemerintahan tidak akan berarti jika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.

“Percuma membangun infrastruktur yang megah dan menghadirkan berbagai fasilitas mewah bagi pejabat, jika pada saat yang sama masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari," tegasnya.

Ia menilai situasi krisis air bersih ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan janji pembangunan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.

“Momentum krisis air ini sekaligus menjadi ujian nyata terhadap komitmen pemerintah daerah. Janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat, termasuk dalam berbagai agenda kampanye politik, harus dibuktikan melalui kebijakan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh rakyat," ucapnya.

Rifat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan air bersih, termasuk membenahi infrastruktur distribusi serta melakukan evaluasi terhadap tata kelola layanan publik.

“Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pelayanan air bersih, memperkuat infrastruktur distribusi, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik yang ada," imbuhnya.

Di akhir tulisannya, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pada akhirnya, kepercayaan rakyat adalah fondasi utama dari pemerintahan. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: hadirkan pelayanan yang layak bagi rakyat, dan sekali lagi, jangan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat," pungkasnya. (Rul/Nl)