- Jokowi Dijadwalkan Sambangi Palu, Bakal Resmikan Kantor DPW PSI Sulteng
- Le Na Jodoh, ADISTA Tak Jadi Tampil di Konser HUT Kota Palu ke-48
- Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN, Pelaksanaan Akan Bertahap
- Makin Sedikit Warga Sulteng yang Fokus Mengurus Rumah Tangga, Jumlahnya Turun 61 Ribu
- 2,46% Rumah Tangga di Palu Masih Andalkan Air Hujan untuk Minum
- 40% Gen Z Pilih Nikah di KUA, Uang Lebih Diprioritaskan untuk Kehidupan Setelah Menikah
- Catat Jamnya! 25 September Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Enam Wilayah Sulteng, Termasuk Palu
- Influenza Tipe A Super Flu Merebak di RI, Anak-Anak Paling Banyak Terinfeksi
- KONI Sulteng Dorong PBFI Tingkatkan Pembinaan dan Prestasi Atlet
- Cegah Pungli, Polri Siapkan Mesin Cetak SKCK Mandiri Mulai 2027, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi
Tiga Perusahaan Nikel di Morut Diduga Serobot Lahan Warga

Keterangan Gambar : Ilustrasi pertambangan nikel. (Foto: iStockphoto)
Likeindonesia.com, Palu – Tiga perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Desa Ganda-ganda, Kabupaten Morowali Utara, diduga melakukan aktivitas pengerukan di atas lahan milik warga tanpa melalui proses jual beli maupun ganti rugi.
Perusahaan itu yakni CV Rezky Utama, PT Hoffmen, dan PT Trinusa.
Baca Lainnya :
- Kolaborasi KPID–Balmon, Jaga Frekuensi dan Konten Siaran di Sulteng
- Korban Meninggal Gempa Poso Bertambah, Suami-Istri Jadi Korban
- Setelah 11 Jam Pencarian, Pendaki Gunung Gawalise Alami Hipotermia Ditemukan Selamat
- Fathur Razaq Pimpin Upacara HUT RI ke-80 di Bukit Salena, Kibarkan Merah Putih di Udara
- Hacked By BARZXPLOIT
Pegiat lingkungan hidup Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, menyebut praktik seperti ini kerap terjadi di sektor pertambangan nikel.
“Praktik perampasan lahan di sektor pertambangan nikel khususnya di Morowali Utara dan Morowali hampir bisa dikatakan tiada ujungnya. Perusahaan-perusahaan ini modal serobot dan beking aparat serta elit, kemudian sudah bisa melakukan penambangan di atas lahan pemilik yang sah,” tegas Aulia.
Ia menambahkan, perusahaan seharusnya menjalankan bisnis secara profesional dengan memenuhi hak-hak pemilik lahan.
“Jangan hanya tahu untung keruk nikel, tapi serobot lahan warga dan tidak mau penuhi hak pemilik lahan,” ujarnya.
Menurut Aulia, lahan yang disengketakan mencapai sekitar 30 hektare, terbukti dengan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang diterbitkan pemerintah setempat sejak Juni 2001.
Ia menegaskan akan mengawal kasus ini hingga perusahaan menyelesaikannya secara sah.
“Kalau ada tumpang tindih kepemilikan, saya kira perusahaan harus profesional sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuktikan secara historis kepemilikan. Praktik begini kalau terjadi terus-menerus sama saja kita mengiyakan kejahatan,” kata Aulia.
Aulia menyebut kasus ini akan dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Morowali Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, hingga Menteri ESDM.
Ia juga berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut penyelesaian masalah tersebut. (Rul)










