- Jumlah Warga Terdampak Gempa di Sigi Capai Ribuan, 1 Korban Jiwa dan 1.360 Rumah Rusak
- Fokus Penanganan Pascagempa, Wagub Sulteng Sambangi RS dan Warga Terdampak
- Hingga Pukul 05.30 WITA, Gempa Susulan Pascagempa M 6,7 Capai 419 Kali
- BMKG Laporkan 177 Gempa Susulan hingga Pukul 20.00 WITA, 70 Kali Dirasakan Warga
- BPJN Sulteng Pastikan Sejumlah Jembatan di Palu hingga Jalan Kebun Kopi Aman Pascagempa M 6,7
- BMKG Sebut Gempa Magnitudo 6,7 di Palu-Sigi Berasal dari Aktivitas Sesar Sausu
- BMKG Catat 71 Gempa Susulan hingga Pukul 14.30 WITA
- Gubernur Instruksikan Tanggap Darurat Usai Gempa M 6,7, Tenaga Medis Dikerahkan ke Lokasi Terdampak
- BMKG Catat 16 Kali Gempa Susulan Usai Magnitudo 6,7 di Tenggara Palu
- Empat Atlet Junior Sulteng Berlaga di Asian OWS Bali
Aspirasi Jalan hingga Stunting Mengemuka di Musrenbang Palu Utara

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Palu Utara, Jumat (13/2/2026). (Foto : IST)
Likeindonesia.com, Palu – Persoalan infrastruktur jalan hingga penanganan stunting mendominasi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Palu Utara, Jumat (13/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu itu, warga menyuarakan kebutuhan mendesak perbaikan dan pengaspalan sejumlah ruas jalan, terutama Jalan Lagumba dan Jalan Karana.
Baca Lainnya :
- Amankan Harga Jelang Idulfitri, Pemprov Sulteng Hadirkan Gerakan Pangan Murah di Delapan Titik
- Tak Sekadar Buka Bersama, Buka Puasa Nambaso Jadi Ajang Edukasi dan Pemberdayaan UMKM
- Ketua DPRD Palu Apresiasi Palu Sebagai Satu-satunya di Sulteng Raih Penghargaan Kota Menuju Bersih
- DPRD Palu Tegaskan MBG Harus Perbaiki Gizi, Bukan Jadi Bisnis Pribadi
- Harga Elpiji 3 Kg Tembus Rp45 Ribu, DPRD Palu Ingatkan Pangkalan Jangan Ambil Kesempatan
Seorang warga Kelurahan Mamboro menegaskan Jalan Lagumba merupakan akses vital masyarakat karena menghubungkan berbagai fasilitas layanan publik.
“Jalan Lagumba itu akses harian lalu lintas, karena dositu jalur ke puskesmas bisa, rumah sakit bisa, pendidikan bisa, namun sampai sekarang belum ada dikerjakan, padahal pihak Dinas PU (Palu) bilang tahun 2026 akan dikerjakan,” kata warga.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), rencana pengerjaan jalan tersebut telah tervalidasi.
“Kalau tidak dikerja lebih baik ditutup saja (jalan),” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, warga turut mempertanyakan kepastian legalitas lahan yang direncanakan menjadi lapangan sepak bola.
Mereka meminta agar aspirasi tersebut tidak berhenti di forum Musrenbang, tetapi benar-benar dikawal hingga tuntas.
Dari sektor kesehatan, pihak puskesmas menyampaikan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan, khususnya di Posyandu Teratai yang dinilai belum memadai.
“Terus terang untuk Posyandu Teratai itu sudah dibangun tapi mohon maaf itu kecil, kami meminta untuk dipasangkan kanopi, sarana dan prasarana lain seperti meja dan kursi juga telah kami tujukan ke tingkat kecamatan,” kata salah satu pihak puskesmas.
Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat, khususnya di Palu Utara.
Ia mengaku telah menerima dokumen pendukung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD.
“Saya sangat mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Palu Utara. Dokumen-dokumen sudah kami terima dan ini menjadi perhatian serius kami di DPR untuk meneruskan apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar Rustia.
Selain kondisi jalan yang dinilai memprihatinkan di sejumlah titik, ia juga menyoroti tingginya angka stunting di Kelurahan Taipa yang membutuhkan penanganan terpadu.
“Masalah stunting ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak kelurahan, termasuk melakukan pendekatan door to door untuk menekan angka stunting,” tegas Rustia.
Terkait pengawasan dan realisasi aspirasi, ia mengakui prosesnya memerlukan tahapan, apalagi pada 2025 lalu terjadi efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program.
“Memang pengawasan adalah tugas kami. Namun perlu dipahami, pada 2025 kemarin ada efisiensi anggaran sehingga beberapa program belum tersampaikan secara optimal. Insya Allah, di tahun berjalan ini kami akan mengawal program-program yang benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya. (Rul/Nl)










