- Kekeringan Melanda 9 Desa di Parimo, 1.400 Hektare Sawah Terdampak
- Karhutla di Tojo Una-Una Hanguskan 54 Hektare Lahan
- Sulteng Masuk 10 Besar Provinsi dengan Kehilangan Hutan Terbanyak akibat Karhutla
- BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan, 7 Kabupaten Sulteng Masuk Kategori Waspada
- Antrean Pertalite Mengular di Palu, Pertamina Pastikan Stok Normal
- Pemerintah Bakal Buka Seleksi CPNS Awal 2027, Kebutuhan Guru Capai 526 Ribu
- Walatana Didorong Jadi Role Model Pertanian Modern di Sulawesi Tengah
- Punya 8 Bandara, Sulteng Masuk Jajaran Provinsi dengan Bandara Terbanyak di Indonesia
- Sulteng Salurkan Rp1 Miliar untuk Warga Terdampak Gempa NTT
- Geliat Kemerdekaan dari Lindu, Fathur Razaq Ajak Warga Jaga Persaudaraan, Adat, dan Alam
DPRD Palu Tegaskan MBG Harus Perbaiki Gizi, Bukan Jadi Bisnis Pribadi

Keterangan Gambar : MBG yang diterima siswa di SDN 6 Kayumalue Ngapa pada Senin (23/2/2026) viral di media sosial. (Foto : Wahida Wati/Facebook)
Likeindonesia.com, PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menegaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus benar-benar fokus memperbaiki gizi anak, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pernyataan ini muncul menyusul beredarnya video distribusi MBG di SDN 6 Kayumalue Ngapa yang diduga tidak sesuai standar.
Politisi Partai NasDem itu menekankan, MBG seharusnya menjadi program yang membawa dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan gizi siswa.
Baca Lainnya :
- Harga Elpiji 3 Kg Tembus Rp45 Ribu, DPRD Palu Ingatkan Pangkalan Jangan Ambil Kesempatan
- DPRD Soroti Bus Transpalu: Banyak Anggaran, Penumpang Sedikit
- DPRD Palu Dukung Pembentukan Satgas PKA, Perjuangkan Hak Warga atas Lahan
- DPRD Palu Garap Pemetaan Area Tambang, Fokus Kumpulkan Data Lengkap
- DPRD Palu Soroti 207 PPPK Siluman, Minta Segera Diberhentikan
“Program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak kita. Namun menjadi praktek bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah,” tegas Mutmainah.
Mutmainah juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyedia MBG (SPPG) di beberapa sekolah di Kelurahan Kayumalue Ngapa. Ia menyoroti kinerja tim ahli gizi dan tim monitoring evaluasi (monev), yang dianggap gagal memastikan distribusi MBG sesuai standar gizi dan SOP. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan meski anggaran program MBG cukup besar.
"Kebijakan anggaran MBG bukan hanya penyediaan makanan sebesar Rp 15 ribu, tapi ada pengalokasian anggaran untuk tim ahli gizi SPPG dan tim monev. Nah mereka tugasnya apa? Kok bisanya penyediaan MBG tidak sesuai standar gizi dan SOP SPPG lolos dari tim ahli gizi dan monev SPPG," tuturnya.
Selain itu, politisi ini menegaskan, besarnya anggaran MBG yang menyedot dana daerah bahkan sampai mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian serius.
“Hal seperti ini bukannya menyukseskan program pemerintah pusat di daerah. Namun hanya memberikan keuntungan pribadi,” ujar Mutmainah.
Dengan evaluasi yang menyeluruh dan penegakan standar gizi yang ketat, Mutmainah berharap program MBG bisa kembali tepat sasaran, yakni memperbaiki gizi siswa, mendukung kesehatan anak, dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan. (Nl/Nl)





1.jpg)




