Isu PPPK Siluman Mencuat, Honorer Sorot Dugaan Ordal

Likeindonesia.com, PALU — Berhembus isu adanya sekitar 300 PPPK Siluman dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Palu. Dugaan permainan orang dalam (ordal) ini mencuat setelah terangkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Palu, di ruang sidang utama, Selasa (4/11/2025).

Sejumlah perwakilan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu memaparkan dugaan pola sistematis yang mereka nilai tidak wajar. Mulai peserta yang sudah bertahun-tahun tidak aktif, tidak masuk database honorer Pemkot Palu, hingga peserta dari luar daerah yang tiba-tiba muncul hanya saat ujian namun dinyatakan lulus.

Baca Lainnya :

• Polda Sulteng Siagakan Personel Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem
• Palu Kurangi 7 Ribu Ton Sampah per Tahun, Tertinggi di Sulteng
• PKM BEM Berdampak Unisa Palu Latih Warga Sigi Olah Bubuk Daun Kelor untuk Cegah Stunting
• BYD Haka Auto Resmi Hadir di Palu, Tawarkan Pilihan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan
• Angka Cerai di Palu Tembus 967 Kasus pada 2024, Warga Mantikulore Paling Banyak Berpisah

“Bahkan ada yang ayahnya honorer, tapi justru anaknya yang ikut ujian dan lulus. Ada juga peserta dari luar daerah yang hanya datang saat seleksi lalu lulus. Ini tidak logis bila semua murni sistem,” ujar salah satu perwakilan honorer dalam forum tersebut.

Perwakilan honorer menyebut pola berulang ini memperkuat indikasi adanya ordal atau intervensi pihak tertentu dalam proses seleksi PPPK.

Situasi tersebut juga memicu kekecewaan mendalam bagi honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun tidak memiliki ruang prioritas seperti janji yang pernah disampaikan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satria, menegaskan DPRD siap mendampingi jika data dugaan pelanggaran sudah final dan lengkap.

“Kalau datanya sudah final dan benar, silakan laporkan ke pihak berwajib. Komisi A siap dampingi,” ujarnya.

Komisi A memastikan akan berkoordinasi lanjut bersama Inspektorat dan BKD hingga kementerian terkait, untuk menjamin proses seleksi PPPK di Kota Palu ke depan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi ordal.

Kini, proses pengumpulan bukti sedang berlangsung oleh pihak Inspektorat di empat OPD terbesar penerimaan PPPK tahun 2025, yakni Disdamkarmat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (BIM/Nl)