Lewat Reses, Andika Buka Akses Warga Pantau Bantuan UMKM

Likeindonesia.com, Palu – Penjaringan aspirasi masyarakat (reses) dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi langsung antara warga dan pemerintah daerah, menyusul masih banyaknya proposal bantuan usaha masyarakat yang telah diajukan namun belum diketahui perkembangannya.

Hal tersebut mengemuka dalam reses caturwulan I masa persidangan tahun 2026 anggota DPRD Kota Palu masa jabatan 2024–2029, Andika Riansa Mustaqim, di Jalan Tanggul Selatan, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Selasa (2/2/2026) malam.

Baca Lainnya :

• Operasi Keselamatan Tinombala 2026 di Sulteng Fokus Angkutan Umum, Tanpa Razia Hadang
• KONI Sulteng Dukung Pembinaan Atlet Lewat Pencak Silat Militer Open Tournament
• Ketum KONI Sulteng Tinjau Padepokan Naga Laut, Fokus Pembinaan Atlet Pencak Silat Menuju PON 2032
• Puluhan Kepala OPD Sulteng Ikuti Retret Spiritual di Masjid Raya Baitul Khairaat
• Ribuan Massa Bersihkan Sampah di Kawasan Mangrove Teluk Palu, Diperkirakan Capai 100 Ton

Dalam kegiatan yang menghadirkan Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Palu itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait proposal bantuan usaha yang telah diajukan, namun sulit dipantau proses dan kejelasan pencairannya.

Menurut Andika, reses menjadi momentum agar masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih jelas terkait usulan yang sudah masuk ke dinas teknis, sekaligus memotong jarak komunikasi antara warga dan pemerintah.

“Hal yang penting dalam reses malam ini adalah bagaimana masyarakat itu aktif menanyakan proposal yang mereka ajukan, jadi tidak hanya semata diajukan, tapi juga di follow up lagi bagaimana perkembangannya,” ujar Andika kepada media ini diwawancarai usai reses. 

Ia menjelaskan, forum reses memungkinkan aspirasi tersebut langsung dikonsultasikan dan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait.

“Nah itu bisa langsung dikonsultasikan kepada kami, nanti kami akan langsung menanyakan kepada dinas terkait,” katanya.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah keluhan mengenai Bantuan Modal Usaha (BMU) yang sebelumnya telah diajukan dan terdata di Dinas UMKM, namun belum diketahui kelanjutannya. 

Keluhan tersebut, kata Andika, langsung disampaikan kepada dinas terkait.

Ia mengungkapkan, tidak lama setelah ditindaklanjuti, bantuan tersebut akhirnya dapat direalisasikan.

“Tidak lama dari itu cair BMU itu sebesar Rp2 juta,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Palu III Palu Selatan–Tatanga itu menegaskan, pengawalan aspirasi tersebut merupakan bagian dari peran DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Itu sudah tugas kita sebagai penyambung lidah dari masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Andika juga menjelaskan bahwa kehadiran Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan tidak terlepas dari program Bantuan Modal Usaha senilai Rp2 juta yang sebelumnya ia kawal bagi pelaku usaha kecil di daerah pemilihannya.

“Saya mengundang Dinas Koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan karena sebelumnya saya punya program Bantuan Modal Usaha (BMU) sebesar Rp2 juta,” ucapnya.

Ia menyebut, melalui pengawalan tersebut, sekitar 10 hingga 20 orang masyarakat telah menerima bantuan, bahkan di luar daftar awal yang diajukan, seiring adanya pendataan dari Dinas UMKM.

“Masyarakat sudah menerima, bahkan di luar dari yang saya daftarkan itu, dimana dinas UMKM juga melakukan pendataan bisa saya bantu juga,” lanjutnya.

Meski demikian, Andika mengakui proses pengurusan bantuan membutuhkan waktu.

Karena itu, ia berharap masyarakat memanfaatkan jalur komunikasi yang tersedia agar tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang.

“Meskipun prosesnya agak panjang,” katanya.

Ia berharap, ke depan masyarakat semakin mudah mengakses program bantuan pemerintah dengan memanfaatkan pendampingan dari dinas terkait maupun anggota DPRD.

“Harapannya semoga masyarakat menjadi aktif, kalau memang mau mendapatkan bantuan dari pemerintah aktif menanyakan kepada dinas terkait atau kepada kami anggota dewan,” pungkasnya. (Rul/Nl)