KPK Usulkan Aset Pejabat yang Tak Tercatat di LHKPN Bisa Disita Negara

Likeindonesia.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar aset pejabat publik yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dirampas melalui pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Usulan tersebut disampaikan Johanis di Yogyakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mendorong pejabat publik melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan lengkap.

Baca Lainnya :

• Kemenag Bakal Gelar Nikah Massal di Seluruh Kota, Gratis Biaya Make Up hingga Mahar
• Neo Japan Peringatkan: Ulah Oknum WNI Bisa Tutup Peluang Ribuan Pekerja di Jepang
• Atlet PON Riau Kecewa, Bonus Tak Cair Sementara Bocah Aura Farming Dapat Rp20 Juta
• Pendiri Twitter Luncurkan Bitchat, Solusi Komunikasi Saat Internet Mati
• Tarif 32 Persen AS Mengancam Industri RI, Presiden Kirim Menko Perekonomian Untuk Negosiasi

“Setiap pejabat yang melaporkan harta kekayaannya itu tidak benar, setelah ditemukan memang kekayaan yang melampaui batas laporan LHKPN, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dapat melakukan perampasan aset,” kata Johanis, dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai, jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset, pejabat akan lebih patuh dalam menyampaikan laporan kekayaan.

“Nah kalau hal seperti ini diatur di dalam undang-undang tentang perampasan aset, maka semua pejabat penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti melapor LHKPN yang benar,” tandasnya. (nul)