Pembayaran Honorer di Sulteng Ditarget Tertib dan Merata, Gubernur Pastikan Tanpa Ketimpangan

Likeindonesia.com, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berjalan tertib, merata, dan tanpa ketimpangan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah, didampingi Sekretaris Daerah Novalina, di Ruang Rapat Polibu, Selasa (28/4/2026).

Baca Lainnya :

• Guru Viral Perbaiki Pintu Kelas di Sekolah Terpencil Parimo Dapat Apresiasi dari Pemprov Sulteng
• Disambut KONI Sulteng, Atlet ASKI Pulang Bawa Dua Medali Emas dari Kejurnas di Jakarta
• Hari Kartini ke-147, Perempuan Sulteng Diajak Jadi Penggerak dari Keluarga hingga Pembangunan Daerah
• Berani Gowes, Komunitas Sekte Sepeda Tuntaskan 600 Km Luwuk–Palu dalam 6 Hari
• Rico Djanggola Siap Implementasikan Arahan Presiden Terkait Dukungan Asta Cita

Rapat ini difokuskan pada percepatan penyelesaian persoalan tenaga honorer, khususnya terkait pembayaran gaji Pegawai Harian Lepas (PHL) berdasarkan SK kontrak tahun 2025.

Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh Perangkat Daerah segera menuntaskan kewajiban pembayaran dengan menerapkan skema yang seragam. Langkah ini dilakukan agar proses pembayaran lebih tertib, transparan, dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan antar OPD.

Selain itu, pemerintah juga memfinalisasi jumlah pegawai di masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar perhitungan pembayaran. Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci untuk menghindari kesalahan serta memastikan tidak ada tenaga honorer yang terlewat.

Anwar Hafid menekankan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penyelesaian persoalan ini. Ia memastikan tidak boleh ada ketidakadilan dalam pemberian hak kepada tenaga honorer.

“Saya tidak ingin kita berlaku tidak adil kepada mereka. Terlebih banyak dari mereka yang rajin, tetapi belum terangkat sebagai pegawai paruh waktu maupun penuh waktu. Pastikan setiap Honorer mendapatkan haknya dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjamin kepastian hak dan meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN secara menyeluruh. (Nul)