Harga Beras Melonjak, Bulog Sulteng Pastikan Stok Aman hingga Tahun Depan

Likeindonesia.com, Palu – Lonjakan harga beras yang belakangan terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu dan sekitarnya mendapat respons dari Perum Bulog Kanwil Sulteng. 

Meski harga di tingkat pedagang terus merangkak naik, pihak Bulog memastikan stok beras di Sulawesi Tengah dalam kondisi aman.

Baca Lainnya :

• Pemkot Palu dan Bulog Salurkan 4,4 Ton Beras Bantuan ke Warga Kelurahan Baru
• BMA Sulteng Siapkan Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Gus Fuad Pleret
• Warga Keluhkan Dugaan Nepotisme dalam Penyaluran Bantuan UMKM di Palu
• Rp5, 2 Miliar Terancam Raib, Satgas Pasti Ungkap Praktik Impersonasi OMC di Palu
• Harga Beras di Palu Tembus Rp18 Ribu per Kilogram, DPRD Minta Pemerintah Lakukan Intervensi

Hal itu disampaikan oleh Edi Apriadi, Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Bulog Kanwil Sulteng, kepada media ini Jumat (18/7) pagi. 

Ia menyebutkan, stok beras yang dikuasai Bulog di wilayah Sulawesi Tengah saat ini mencapai 28 ribu ton.

“Secara se-Sulteng kami mempunyai stok 28 ribu ton, itu cukup sampai dengan tahun depan,” ujar Edi.

Seiring kenaikan harga di pasar rakyat, Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif di beberapa titik strategis, termasuk Pasar Masomba dan Pasar Inpres Manonda.

“Menanggapi harga naik di pasar, pemerintah juga melalui Perum Bulog sudah menyalurkan SPHP secara masif di pasar-pasar rakyat di Masomba dan Inpres,” kata Edi menambahkan.

Selain itu, Bulog berencana menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam waktu dekat. 

Kegiatan ini akan dipusatkan di Kantor Pos sebagai salah satu upaya untuk menekan harga dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Kita juga akan melaunching GPM di kantor pos,” tutupnya.

Sebagai informasi, harga beras medium di sejumlah pasar tradisional di Palu saat ini menyentuh kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. 

Kenaikan ini dikeluhkan oleh sejumlah warga karena mulai membebani pengeluaran rumah tangga, terutama menjelang tahun ajaran baru dan masa paceklik produksi di beberapa daerah sentra pertanian.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengatasi gejolak harga, termasuk optimalisasi penyaluran beras SPHP serta program intervensi langsung lainnya seperti GPM dan bantuan pangan. (Rul)