Mahasiswa Desak Gubernur Tindak Tambang Ilegal, Pemerintah Dinilai Lamban Menjawab Krisis Lingkungan

Palu, Likeindonesiacom – Isu tambang ilegal yang merusak lingkungan kembali mencuat ke hadapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kali ini, desakan datang dari para Presiden Mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Sulteng yang bertemu langsung dengan Gubernur Anwar Hafid, Selasa (24/6), di Rumah Jabatan Gubernur, Palu.

Dalam audiensi itu, perwakilan mahasiswa yang dipimpin Rahman T. Musa menyerahkan berita acara hasil diskusi publik bertajuk UIN Lawyers Club. 

Baca Lainnya :

• Rotasi di Tubuh Polri, 6 Pejabat Polda Sulteng Berganti
• Dinkes Sulteng Siapkan Rapid Test Sambut Kedatangan Jemaah Haji
• Horse Stable Caffe Hadirkan Wisata Berkuda Pertama di Palu
• Hari Kelima Pencarian Longsor Tirtanagaya, Empat Korban Masih Hilang
• Beton Penutup Drainase di Kota Palu Hancur, Besinya Raib Digondol Maling

Dokumen tersebut memuat tuntutan agar Pemprov bersikap lebih tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang selama ini dinilai menjadi biang kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah.

“Kami meminta agar Pemrov Sulteng mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, " tegas Rahman dalam pertemuan tersebut.

Tambang-tambang tanpa izin di Sulteng telah lama menjadi persoalan serius, mulai dari ancaman longsor, pencemaran sungai, hingga konflik sosial di akar rumput.

Sayangnya, hingga kini, langkah konkret pemerintah dinilai minim dan sering kali terkesan menunggu tekanan publik.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi publik, namun tak menjawab secara gamblang langkah penindakan terhadap jaringan tambang ilegal yang kerap dibekingi oknum aparat dan elit lokal.

Ia hanya menyebut pentingnya peran mahasiswa dalam pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

“Saya sangat menghargai semangat dan keberanian mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Keterlibatan aktif seperti ini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah, ” ujarnya.

Sikap ini kembali memunculkan pertanyaan: seberapa jauh keberpihakan pemerintah terhadap isu ekologis jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi-politik yang membonceng industri tambang?

Selain soal lingkungan, pertemuan juga membahas program beasiswa Berani Cerdas dari Pemprov Sulteng yang disebut telah menjaring 80 ribu pendaftar.

Program ini dinilai baik, namun mahasiswa menggarisbawahi perlunya kejelasan soal transparansi seleksi dan kesetaraan akses, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. (rul)