- Ketua DPRD se-Sulteng Dorong Penguatan Sinergi Pembangunan Daerah
- 459 Ton Durian Sulteng Diekspor ke Tiongkok, Digadang Jadi Ikon Baru Nasional
- Pemerintah Buka 35 Ribu Loker KDKMP dan KNMP, Pelamar yang Lolos Jadi Pegawai BUMN
- Ketika Pemerintah Daerah Menyewa Influencer, Sebuah Jalan Pintas?
- Ketua DPRD Kota Palu Ikuti Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akmil Magelang
- Gubernur Anwar Hafid Ungkap Rencana Alun-alun Ikonik di Palu, Konsepnya Mirip Halaman Istana Negara
- Nambaso Fest 2026 Resmi Dibuka, Digelar Meriah Tanpa Membebani Anggaran Daerah
- HUT ke-62 Sulteng, Gubernur Tekankan Pemerataan Kesejahteraan di Seluruh Daerah
- Turun Langsung ke Desa Dalaka, Gubernur Sulteng Tancap Gas Perbaiki Jalan dan Layanan Warga
- Liga 4 Piala Gubernur Sulteng Resmi Bergulir, Talenta Muda Didorong Berprestasi Lewat Sepak Bola
Program BRT Trans Palu Dinilai Belum Efektif, DPRD Didesak Evaluasi Anggaran Operasional

Keterangan Gambar : Muhamad Hidayat, pemerhati kebijakan publik di Palu. (Foto: IST)
Palu, Likeindonesiacom – Program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu yang telah berjalan sejak Oktober 2024 menuai sorotan.
Meski digadang sebagai solusi transportasi massal modern dan terjangkau, implementasinya dinilai belum efektif menjawab kebutuhan masyarakat Kota Palu.
Bus Trans Palu yang beroperasi di bawah kerja sama Pemerintah Kota Palu dan PT. Bagong Transport melalui skema Buy The Service (BTS), memiliki lima rute utama yang menghubungkan sejumlah titik strategis di dalam kota.
Baca Lainnya :
Namun, delapan bulan setelah peluncurannya, antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi ini disebut terus menurun.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu 2025, Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,12 miliar untuk memperkuat layanan BRT, termasuk rencana pengadaan 36 unit armada baru dan revitalisasi sistem transportasi yang ada.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari program prioritas daerah bertajuk “Mantap Melayani.”
Namun, sorotan muncul terhadap anggaran operasional yang dinilai membengkak.
Setiap bulan, Pemkot Palu disebut menganggarkan dana tetap sebesar Rp1,8 miliar untuk 24 unit armada, meskipun tingkat keterisian penumpang terus menurun.
Bahkan, pada tahun anggaran 2024, biaya operasional ini meningkat melalui APBD Perubahan dengan tambahan dana Rp5,6 miliar.
“Anggaran sebesar itu, apakah sudah sesuai dengan penggunaan operasional 24 Bus Trans Palu? Apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel?” ujar Muhamad Hidayat, pemerhati kebijakan publik di Palu, Kamis (26/6/2025).
Ia menilai, besarnya beban anggaran yang diserap program ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
Menurutnya, DPRD Kota Palu harus segera mendesak dilakukannya evaluasi mendalam terhadap efektivitas program BRT Trans Palu.
“Beban pembayaran operasional pada program ini dinilai cukup besar dan perlu dikaji kembali secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan anggaran operasional yang besar secara terus menerus, " tambahnya.
Evaluasi terhadap program BRT dinilai penting bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga demi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (rul)










