Pusat Dorong Percepatan RTRW dan LP2B, Sulteng Target Tuntas 2026

Likeindonesia.com, Palu – Pemerintah pusat mendorong percepatan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di daerah, termasuk di Sulawesi Tengah, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Baca Lainnya :

• Produk Karya Warga Binaan Dipasarkan di Lounge Imigrasi Palu
• Napu Poso Diguyur Hujan Es, BMKG Imbau Waspada Saat Cuaca Ekstrem
• BMKG Waspadai Potensi El Nino 2026, Sulteng Berisiko Hadapi Kemarau Panjang
• Packing House Durian di Parimo Resmi Beroperasi, Buka Peluang Ekspor dan Serapan Tenaga Kerja
• Fathur Razaq Gelar Halal Bihalal di Jogja untuk Warga Sulteng di Rantau

Dalam forum tersebut, percepatan penataan ruang menjadi perhatian, mengingat LP2B merupakan lahan sawah yang harus dilindungi dari alih fungsi dengan target nasional minimal 87 persen dari total lahan baku sawah.

Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan tersebut di Sulawesi Tengah masih terbatas. 

Penetapan LP2B di tingkat kabupaten dan kota belum berjalan, sementara dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari target 72 dokumen RDTR di Sulawesi Tengah, baru 23 dokumen yang tersedia. 

Selain itu, provinsi ini juga termasuk dalam 17 wilayah yang pengawasan alih fungsi lahannya akan diperketat oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengakui implementasi LP2B di daerahnya masih minim dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong percepatan penetapan LP2B, termasuk mencari solusi bagi persoalan lahan yang belum memiliki hak guna usaha (HGU).

“Ada beberapa tadi semacam clue lah mungkin ya, jadi seperti misalnya yang belum ber HGU itu segera dibicarakan supaya mereka ada win win solusi terutama masyarakat itu bisa mendapatkan haknya 20 persen walaupun dia belum ber HGU, ini butuh harus ada negosiasi sambil menunggu proses HGU,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini regulasi LP2B baru tersedia di tingkat provinsi, sementara di kabupaten dan kota belum ada penetapan serupa.

Ia menegaskan bahwa percepatan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Anwar menyebut LP2B akan segera didorong agar implementasinya bisa berjalan di seluruh wilayah.

“Memang masih minim, di kabupaten sama sekali belum ada, yang ada baru Perda baru di provinsi,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun menargetkan seluruh proses penetapan LP2B dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Jadi ini menjadi tugas saya, karena ini kewenangan saya LP2B akan kita genjot supaya secepatnya,” ujarnya.

Ia berharap, percepatan tersebut dapat rampung pada 2026 sehingga mampu mendukung perlindungan lahan pangan sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kita ingin mudah-mudahan 2026 ini bisa semua tuntas,” katanya. (Rul)