Ratusan Siswa Siap Ikuti KBM di Sekolah Rakyat Sulteng Akhir Juli

Likeindonesia.com, Palu — Ratusan siswa dari keluarga prasejahtera di Sulawesi Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran sebagai bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat. 

Kegiatan ini berlangsung di kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Tengah, yang menjadi lokasi sementara proses belajar mengajar sebelum pembangunan sekolah permanen rampung.

Baca Lainnya :

• Polda Sulteng Jadwalkan Pemeriksaan Para Leader OMC Wilayah Pekan Ini
• Kampanye Stop Perkawinan Usia Anak di Palu, Anak-Anak Serukan Pentingnya Lindungi Masa Depan
• Aksi Kejahatan Tak Mengenal Waktu, Warga Kota Palu Jadi Korban Pembusuran
• Jatam Sulteng Adukan Tambang Ilegal Poboya ke Komnas HAM Sulteng, Desak Penegakan Hukum Serius
• 49 Ribu Mahasiswa Sulteng Lolos Seleksi Awal Beasiswa Berani Cerdas, Baru 7.396 Unggah Berkas

Pemeriksaan ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program nasional Sekolah Rakyat, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama bagi keluarga dalam kategori ekonomi ekstrem. 

Program ini digagas melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan dijalankan serentak di 100 titik se-Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah, Sitty Hasbiah, menjelaskan bahwa selain MPLS dan pemeriksaan kesehatan, sosialisasi kepada orang tua siswa juga digelar untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap program ini.

“Kegiatan kita hari ini ada tiga: sosialisasi Sekolah Rakyat kepada orang tua siswa, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, serta pemantauan MPLS oleh Ibu Menteri Sosial melalui Zoom Meeting,” ujar Sitty Hasbiah, Senin (14/7/2025).

Ia menambahkan, sebanyak 250 siswa terdaftar mengikuti program ini di Sulawesi Tengah. 

Jumlah tersebut terdiri dari 75 siswa tingkat SMP, 125 siswa tingkat SMA, serta 50 siswa tambahan dari Sentra Nipotowe milik Kementerian Sosial.

Saat ini, proses belajar mengajar masih berlangsung di BPSDM Sulteng. 

Namun, pembangunan sekolah permanen akan segera dimulai di kawasan Hutan Kota Palu, tepatnya di lahan seluas 8 hektare yang berada di depan kantor BNN Sulteng. 

Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp210 miliar untuk pembangunan tersebut.

Proses pemisahan sertifikat lahan dan land clearing telah berjalan.

“Program ini adalah rintisan. Tapi ini sejalan dengan visi Gubernur ‘Berani Cerdas’ dan melibatkan 40 kementerian/lembaga dalam satuan tugas Sekolah Rakyat,” tambah Sitty.

Sekolah Rakyat Sulteng juga mengadopsi sistem boarding school. 

Seluruh siswa akan tinggal di asrama dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk wali asrama, wali asuh, operator, dan staf tata usaha. 

Kepala sekolah ditunjuk dari unsur pendidikan formal, yaitu Ibu Anita dari SMPN 9 Palu.

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dari akar, khususnya bagi keluarga dalam Desil 1 dan 2 yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Launching nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden. (Rul)