Likeindonesia.com, Palu – Pemerintah mendorong pembangunan wilayah Sulawesi berbasis penataan ruang yang lebih tertib dan terarah. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Kantor DPRD Sulteng, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (10/7) pagi. 

Baca Lainnya :

• AHY Tegaskan Tata Ruang dan Konektivitas Kunci Pembangunan Inklusif di Sulawesi Tengah
• Terpesona dengan Danau Paisupok, AHY: Sekali-Kali Wisata, Jangan Kerja Terus
• Jatam Sulteng Adukan Tambang Ilegal Poboya ke Komnas HAM Sulteng, Desak Penegakan Hukum Serius
• PTSL Sulteng Tembus 95 Persen, Warga dan Lembaga Nikmati Kepastian Hukum Tanah
• 49 Ribu Mahasiswa Sulteng Lolos Seleksi Awal Beasiswa Berani Cerdas, Baru 7.396 Unggah Berkas

Forum ini merupakan inisiatif Kemenko IPK bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah kementerian teknis, dan pemerintah daerah se-Sulawesi, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah secara spasial.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan percepatan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi fokus utama forum tersebut.

“Tata ruang harus dikedepankan bahkan dijadikan sebagai panglima pada pembangunan ke depan,” ujar AHY. 

Ia menekankan bahwa pembangunan yang tidak berbasis tata ruang rawan memicu konflik kepentingan dan penyalahgunaan lahan.

Menurut AHY, setiap pembangunan harus berdasar pada kebijakan dan keputusan strategis yang mengacu pada penataan ruang yang benar. 

Hal ini penting mengingat posisi Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, sebagai salah satu tulang punggung industri dan hilirisasi nasional.

“Wilayah kita harus benar-benar dikelola penggunaannya, jangan sampai ada ruang-ruang wilayah yang disalahgunakan,” katanya.

AHY juga mengingatkan bahwa kebutuhan ekonomi yang terus meningkat harus diawali dengan perencanaan tata ruang yang matang. 

Ia menekankan pentingnya pemetaan spasial yang akurat, terutama dengan peta skala besar 1:5000 yang menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Pemerintah selalu diperhadapkan dengan kepentingan-kepentingan yang semuanya memang menjadi prioritas. Di sinilah kita perlu mengambil kebijakan dan keputusan strategis yang didasarkan pada tata ruang yang benar,” imbuhnya.

Dengan forum ini, AHY berharap adanya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN, serta percepatan legalisasi RDTR di seluruh wilayah Sulawesi, sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. (Rul)