Ranperda Masyarakat Adat Dibahas DPRD Sulteng, Jawab Kekosongan Hukum Lintas Kabupaten
Ranperda Masyarakat Adat Dibahas DPRD Sulteng, Jawab Kekosongan Hukum Lintas Kabupaten
Likeindonesia.com, PALU – Maraknya konflik pengelolaan wilayah adat, pencaplokan lahan, hingga tergerusnya sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat menjadi alasan kuat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyusun . . .
















.jpg)












.jpg)
.jpg)


.jpg)

