Menaker Ungkap Lebih dari 1 Juta Sarjana di Indonesia Masih Menganggur di 2025

Likeindonesia.com, Jakarta - Jumlah pengangguran lulusan sarjana di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 1 juta orang. Data ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menjadi pembicara di Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Secara rinci, ada 1.010.652 lulusan universitas yang belum mendapatkan pekerjaan tahun ini. Sementara itu, pengangguran dari lulusan diploma tercatat 177.399 orang.

Baca Lainnya :

• Siap-Siap Tambah Budget Transport, Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Ojol hingga 15 Persen
• Senator Andhika Amir Dukung Langkah Tegas Pemkab Donggala Soal DBH Migas
• Traveler Wajib Tahu! Per 17 Juli, Bagasi Gratis Lion Air dan Super Air Jet Jadi 10 Kg
• Angka Wisatawan Naik Terus, Sulteng Makin Diminati Buat Liburan!
• Abcandra Akbar Supratman Fasilitasi Tiket Gratis 288 Santri Arus Balik ke Jawa

Untuk lulusan SD dan SMP, jumlah pengangguran mencapai 2,42 juta orang, sedangkan lulusan SMA 2,03 juta, dan lulusan SMK 1,62 juta orang. Total keseluruhan pengangguran di Indonesia pada 2025 mencapai 7,28 juta orang atau setara 4,76 persen.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang, dengan 38,67 persen di sektor formal dan 56,57 persen di sektor informal, termasuk setengah pengangguran.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa penanganan pengangguran perlu dilihat dari dua sisi, yakni ketersediaan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan kondisi dalam negeri di tengah ketidakpastian global.

"Saya tetap melihat bahwa solusi pengangguran itu kita harus melihatnya dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Saya bicara demand-nya dulu. Jadi, kondisi global itu adalah sesuatu yang memang kita harus mitigasi, tapi bersamaan dengan itu kondisi dalam negeri harus kita optimalkan," jelas Yassierli, dikutip dari kompas.com, Jumat (4/7/2025).

Yassierli juga menyinggung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan berjalan pada 2025 ini, sesuai arahan Presiden Prabowo. Jika 80.000 Kopdes bisa beroperasi dengan 25 pengelola di setiap unit, maka program ini diperkirakan dapat membuka lebih dari 2 juta lapangan kerja baru. (Nul)