- Jokowi Dijadwalkan Sambangi Palu, Bakal Resmikan Kantor DPW PSI Sulteng
- Le Na Jodoh, ADISTA Tak Jadi Tampil di Konser HUT Kota Palu ke-48
- Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN, Pelaksanaan Akan Bertahap
- Makin Sedikit Warga Sulteng yang Fokus Mengurus Rumah Tangga, Jumlahnya Turun 61 Ribu
- 2,46% Rumah Tangga di Palu Masih Andalkan Air Hujan untuk Minum
- 40% Gen Z Pilih Nikah di KUA, Uang Lebih Diprioritaskan untuk Kehidupan Setelah Menikah
- Catat Jamnya! 25 September Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Enam Wilayah Sulteng, Termasuk Palu
- Influenza Tipe A Super Flu Merebak di RI, Anak-Anak Paling Banyak Terinfeksi
- KONI Sulteng Dorong PBFI Tingkatkan Pembinaan dan Prestasi Atlet
- Cegah Pungli, Polri Siapkan Mesin Cetak SKCK Mandiri Mulai 2027, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi
Menkes Sebut Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Walau Tak Punya KTP

Keterangan Gambar : Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (Foto: kemkes.go.id)
Likeindonesia.com, Jakarta - Rumah sakit (RS) kini tidak boleh menolak pasien tanpa kartu tanda penduduk (KTP), terutama jika pasien dalam kondisi kritis. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
"Ya seharusnya kalau ada pasien masuk rumah sakit dan kritis itu tidak boleh ditolak ya," ujar Budi di Gedung DPR, dikutip dari Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
Baca Lainnya :
- Periode Kenaikan Pangkat ASN Resmi Ditambah dari 6 Jadi 12 Kali Setahun
- Layanan Internet Rakyat Sudah Bisa Diakses di Sejumlah Kota dari Jawa hingga Papua
- PNS Siap-Siap, Gaji Bakal Dirombak Jadi Single Salary Tahun Depan
- Bank Mandiri Buka Akses KUR hingga Rp500 Juta untuk UMKM
- Rusia Siapkan Turnamen Piala Dunia Paralel untuk Tim yang Tak Lolos Kualifikasi FIFA Word Cup 2026
Budi memastikan, rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan akan menerima pasien-pasien meski tidak memiliki KTP.
"Rumah sakit-rumah sakit daerah ini kan mitranya BPJS, itu yang nanti akan dipastikan. Tapi kalau masuk ke rumah sakit Kemenkes, kita sih kalau ada emergency pasti kita (terima)," ucap Budi.
Adapun pernyataan Budi tersebut merupakan respons atas kasus masyarakat suku Baduy yang menjadi korban begal di Jakarta Pusat, namun ditolak masuk RS karena tidak mengantongi kartu identitas. (Nl/Nl)










