Mitigasi Bencana Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah di Kota Palu

Likeindonesia.com, Palu - Gagasan agar pendidikan mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran mulai mengemuka di Kota Palu. 

Langkah ini dinilai penting untuk membentuk kesadaran sejak dini bagi siswa, terutama karena Palu termasuk daerah dengan risiko bencana yang tinggi.

Baca Lainnya :

• Puskesmas Birobuli Catat 260 Kasus HIV, 48 di Antaranya Pasien Baru Tahun Ini
• Pemadaman Bergilir di Palu, PLN Sebut Sistem Proteksi Aktif Akibat Sambaran Petir
• Lanal Palu Dorong Peningkatan Hasil Tangkap Nelayan Talise Lewat Bantuan Rumah Rumpon
• Bangunan di Belakang Polsek Palu Barat Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
• SDN Lasoani Gelar Simulasi Bencana, Latih Siswa Tanggap Gempa dan Kebakaran

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, mengatakan bahwa sekolah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, bukan hanya melalui kegiatan simulasi, tetapi juga lewat pembelajaran yang berkelanjutan.

“Yang pertama, di satuan pendidikan itu tanda-tanda mitigasi bencana harus ada. Jalur evakuasi, rambu-rambu kebencanaan, titik kumpul,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap sekolah idealnya memiliki panduan dan sistem evakuasi yang jelas agar guru dan siswa tahu langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi.

Menurut Hardi, upaya edukasi kebencanaan di sekolah dapat dijadikan kegiatan rutin agar pengetahuan dan kesadaran siswa semakin terbentuk.

“Kalau bisa jadi program wajib, setiap tanggal 26 sekolah melaksanakan simulasi kebencanaan,” katanya.

Selain kegiatan praktik, ia juga menilai penting untuk memasukkan konsep kebencanaan dalam proses belajar mengajar di kelas.

Menurutnya, sudah ada beberapa sekolah di Palu yang mulai menerapkan integrasi tersebut.

“Bagaimana integrasi kebencanaan dalam kurikulum. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ini, dan kita harap semua sekolah akan menerapkannya, supaya anak-anak paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menilai gagasan tersebut perlu dipertimbangkan lebih serius. 

Menurutnya, pendidikan mitigasi bencana seharusnya diberikan sejak dini agar anak-anak memiliki pemahaman dasar menghadapi situasi darurat.

Ia mengatakan, dalam banyak peristiwa bencana, anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan.

“Sedini mungkin mereka harus dibiasakan dan mengerti dengan jelas bagaimana menghadapi bencana,” kata Imelda.

Ia menambahkan, kebiasaan tersebut perlu ditanamkan di lingkungan sekolah agar menjadi budaya kesiapsiagaan bersama.

“Kadang-kadang kalau bencana, korban terbanyak adalah anak-anak, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Gagasan integrasi mitigasi bencana dalam kurikulum ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan dan membentuk generasi muda yang tangguh menghadapi risiko alam di masa mendatang. (Rul/Nl)