Paldam Palu Kembangkan 14 Ribu Lele Sistem Bioflok

Likeindonesia.com, Palu – Sebanyak 14.000 bibit lele mulai dibudidayakan di Markas Peralatan Daerah Militer (Paldam) XXIII/Palaka Wira, Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu.

Budidaya dengan sistem bioflok itu disiapkan untuk pengembangan produksi perikanan air tawar, termasuk mendorong sertifikasi dan pemasaran ke pasar yang lebih luas.

Baca Lainnya :

• Permintaan Bahan Pokok Naik Jelang Ramadan, DPKP Gelar Gerakan Pangan Murah
• Mulai 13 Februari, Kontainer Tak Lagi Diizinkan Masuk Kota Palu
• Jumlah Penduduk Sulteng Tembus 3,15 Juta Jiwa pada 2025
• Korsleting Listrik Dominasi Kasus Kebakaran di Palu, Damkar Catat 15 Kejadian Hingga 10 Januari
• Resmi! ASN dan Karyawan Swasta Bisa WFA Selama Libur Lebaran 2026, Berlaku 16–17 dan 25–27 Maret

Pengembangan tersebut dibahas dalam pertemuan di Markas Paldam XXIII/PW, Jalan Maluku, Rabu (11/2/2026), yang dihadiri Kasdam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, Kapaldam XXIII/PW Kolonel Cpl Anthoni P. Sinaga, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Hamza, dalam pertemuan itu mendorong agar Paldam XXIII/PW segera mengantongi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). 

Sertifikasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk agar dapat masuk ke pasar ritel modern hingga peluang ekspor.

Selain budidaya, Paldam XXIII/PW juga telah memproduksi lele dalam bentuk kemasan beku (frozen food) sebagai tahap awal hilirisasi produk.

Kasdam XXIII/Palaka Wira, Brigjen TNI Agus Sasmita, menyatakan program tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI AD dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kapaldam XXIII/PW, Kolonel Cpl Anthoni P. Sinaga, mengatakan, pengembangan budidaya lele tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal.

“Ke depan, kami akan meningkatkan kapasitas produksi dengan melibatkan masyarakat di luar militer. Ini merupakan kolaborasi terbuka untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, menyatakan kesiapan pihaknya memfasilitasi keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk menyusun dokumen perencanaan kerja lintas sektoral sebagai tindak lanjut pengembangan program. 

Dokumen itu akan menjadi bahan paparan kepada pimpinan daerah maupun pusat guna memperkuat dukungan kebijakan dan pengembangan program ke depan. (Rul/Nl)