Ratusan PPPK Nakes Sulteng Minta Kepastian Status, Gubernur Langsung Hubungi Wamenkes

Likeindonesia.com, PALU – Ratusan tenaga kesehatan PPPK dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah meminta kepastian status kepegawaian kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Sulteng Anwar Hafid langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, Kamis (3/9/2026).

Para tenaga kesehatan tersebut menyampaikan aspirasi saat bertemu langsung dengan Anwar Hafid di ruang kerjanya. Mereka meminta kepastian bagi PPPK tenaga kesehatan, termasuk PPPK paruh waktu dan tenaga honorer.

Baca Lainnya :

• OJK Sulteng Buka Layanan Pengaduan untuk Korban Keuangan Ilegal
• Banjir Landa Lima Desa di Donggala, Satu Warga Masih Dicari
• Nelayan Hilang di Laut Morowali Ditemukan Selamat Setelah Sehari Pencarian
• Sulteng Dapat Alokasi Rp356 Miliar untuk Cetak Sawah Rakyat Seluas 10 Ribu Hektare
• Warga Tolitoli Ramai-ramai Jadi Penambang di Pantai Tinabogan, Benarkah Ada Emas?

Salah satu yang dipertanyakan adalah peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Mereka menilai perlu ada kepastian kebijakan bagi tenaga kesehatan, sebagaimana yang telah diberikan kepada tenaga pendidik PPPK.

Di hadapan para tenaga kesehatan, Anwar Hafid kemudian menghubungi Wamenkes Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut.

Dalam komunikasi itu, Anwar mempertanyakan belum adanya kepastian serupa bagi tenaga kesehatan, sementara kebijakan terkait kepastian status PPPK telah diberikan kepada tenaga guru.

Wamenkes Dante meminta agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.

Anwar Hafid menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para tenaga kesehatan untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian.

“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegas Anwar Hafid.

Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia. Guru berperan dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.

Anwar meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi yang memuat aspirasi dan tuntutan mereka. Surat tersebut nantinya akan dibawa Anwar dalam agenda kunjungannya ke Jakarta untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.

“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.

Anwar juga mengatakan persoalan PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih menjadi anggota DPR RI, ia mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari tenaga PPPK di berbagai daerah.

Ia menilai aspirasi ratusan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama memiliki peran strategis bagi masyarakat.

“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya. (nul)