Soroti Naiknya Beban Hidup Warga Miskin di Sulteng, LMND Desak Langkah Konkret Pemerintah

Likeindonesia.com, Palu – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tengah menilai penurunan angka kemiskinan di Sulteng pada Maret 2025 belum cukup. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret yang menyentuh langsung akar persoalan.

Organisasi mahasiswa ini juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (18/8) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendesak pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan.

Baca Lainnya :

• Semarak HUT ke-80 RI, Kemenag Kota Palu Gelar Jalan Santai
• DPRD Palu Luruskan Persepsi Tentang Penyegelan Usaha: Langkah Tersebut Adalah Tindakan Terakhir
• Kemenag Sulteng Matangkan Rencana Embarkasi Haji
• Pemerintah Siapkan Lahan dan Fasilitas Pendukung Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri
• Satgas Madago Raya Terima Penyerahan Dua Senjata Rakitan dari Anggota DPRD Sulteng

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Maret 2025 sebesar 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa. Angka ini turun 0,12 poin persentase dibanding September 2024. Penurunan terjadi di wilayah perkotaan dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen, sementara di perdesaan justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.

Ketua EW-LMND Sulawesi Tengah, Azis mengatakan, angka tersebut menunjukkan kemajuan, namun tantangan di lapangan masih besar.

“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujar Azis di Palu, Kamis (14/8).

BPS juga mencatat garis kemiskinan naik menjadi Rp624.854 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin 5,25 orang, diperlukan pengeluaran sekitar Rp3,28 juta per bulan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Data Dinas Sosial Sulawesi Tengah per Desember 2024 menunjukkan 1.633.552 jiwa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jauh lebih besar dibanding data kemiskinan BPS. Kabupaten dengan penerima DTKS terbanyak adalah Parigi Moutong yakni 278.668 jiwa, disusul Donggala sebanyak 165.007 jiwa, dan Banggai 161.573 jiwa.

Azis menegaskan perlunya pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan dari tingkat provinsi hingga desa. Menurutnya, satgas harus memiliki mandat untuk memvalidasi dan menyinkronkan data kemiskinan, mengintegrasikan program lintas sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran, serta melakukan intervensi cepat di kantong kemiskinan.

“Satgas harus menjadi mesin kerja di lapangan, bukan sekadar forum koordinasi. Keberhasilannya diukur dari berkurangnya jumlah keluarga miskin, bukan hanya laporan administratif,” tambah Azis.

EW-LMND Sulawesi Tengah menjadwalkan aksi pada Senin, 18 Agustus 2025, di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Aksi tersebut akan diikuti sepenuhnya oleh kader dan anggota LMND dari berbagai kampus di Palu.

“Melalui aksi ini, LMND ingin memastikan pemerintah tidak hanya bicara angka, tapi benar-benar menurunkan kemiskinan di lapangan,” pungkas Azis. (Aul/Nl)