- Ingin Lepas Status WNI? Kini Dikenai Biaya Rp5 Juta Berdasarkan PP Terbaru
- Aktivitas Gempa di Sulteng Terus Menurun, Kini Kurang dari 200 Kali dalam Sepekan
- Siap-Siap! 33 Juta Keluarga Bakal Dapat Beras Gratis 30 Kg Mulai Agustus
- Makin Irit! Pertamina Turunkan Harga Tabung Bright Gas 12 Kg dan 5,5 Kg
- Program Berani Panen Raya Dikebut, Produktivitas Padi Sulteng Ditargetkan 6 Ton per Hektare
- Pemerintah Tetapkan Harga Khusus Solar bagi Nelayan, Kini Rp15 Ribu per Liter
- DPR RI Tinjau Sekolah Rakyat di Palu, 183 Anak Kurang Mampu Kini Dapat Akses Pendidikan
- Melaut Saat Cuaca Buruk, Nelayan di Banggai Laut Hilang Kontak
- Kurs Rupiah Melemah, Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,3 Juta
- Mendagri Tegaskan Pemda Tak Boleh Rumahkan PPPK karena Alasan Anggaran
Beras Kabur ke Daerah Tetangga, Wagub: Ini Anomali, Segera Tertibkan!

Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat memberikan arahan dalam pertemuan di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis (7/8/2025). (Foto: IST)
Likeindonesia.com, PALU – Gejolak harga beras yang terus melambung dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido memberikan tanggapan tegas.
Ia langsung menginstruksikan percepatan berbagai langkah stabilisasi demi menekan inflasi yang mulai membebani masyarakat.
Baca Lainnya :
- Kunjungi TPA Kawatuna, Paskibraka Kota Palu Telusuri Perjalanan Sampah
- Batik Banava Khas Sulteng Tampil di Panggung Jogja Fashion Week 2025
- Penataan Jalan Prof. Moh. Yamin di Palu, Kabel dan Baliho Akan Ditertibkan
- Jalan Rusak di Dusun Kompanga, Warga Desak Tanggung Jawab PT. PAU dan Pemprov Sulteng
- Cemburu Karena Warung Ramai Sopir, Suami di Mamboro Nekat Bakar Istri
Beras diketahui menjadi penyumbang utama inflasi di Sulteng sejak Mei, bersama komoditas lain seperti cabai, tomat, dan ikan. Namun, lonjakan harga beras dinilai paling berdampak karena menyentuh kebutuhan pokok sehari-hari warga.
"Saya tidak pernah tawar menawar kalau inflasi karena dampaknya langsung kepada rakyat," tegas Wakil Gubernur saat memberikan arahan dalam pertemuan di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, salah satu pemicu utama krisis beras di wilayah sendiri adalah fenomena 'migrasi' atau aliran beras dari Sulteng ke daerah tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara. Hal ini terjadi karena produsen lebih memilih menjual ke luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi.
Ironisnya, kondisi tersebut berlangsung di tengah musim panen raya. Wagub menyebut situasi ini sebagai anomali, di mana daerah lumbung beras justru mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Wagub Reny pun menegaskan perlunya sinergi Forkopimda dan seluruh perangkat daerah untuk menertibkan distribusi beras, termasuk mempercepat distribusi bantuan pangan dan memperbanyak pasar murah. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah tingginya permintaan.
"Kalau tidak bisa kita tertibkan kasihan masyarakat kita yang mau beli beras," imbuhnya. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan beras di dalam daerah harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia juga menginstruksikan kepada pihak terkait, termasuk Bulog, untuk segera mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya yang diperuntukkan bagi pasar murah.
"Tolong SPHP cepat didistribusikan," harapnya agar harga beras di pasar lokal bisa kembali normal dalam waktu dekat.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Sulteng yang turut hadir menyarankan perlunya kehadiran offtaker atau pembeli besar yang mampu menyerap hasil panen dengan harga bersaing, guna mencegah beras lokal terserap ke luar daerah sebagaimana yang terjadi saat ini. (Bim)










