Penataan Jalan Prof. Moh. Yamin di Palu, Kabel dan Baliho Akan Ditertibkan

Likeindonesia.com, Palu – Media ini menerima rilis resmi dari Pemerintah Kota Palu terkait penataan Jalan Prof. Moh. Yamin atau yang lebih dikenal sebagai Jalur Dua. 

Ruas jalan utama ini merupakan salah satu koridor strategis yang menjadi wajah terdepan Kota Palu, karena menghubungkan pusat aktivitas masyarakat, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga transportasi.

Baca Lainnya :

• Cemburu Karena Warung Ramai Sopir, Suami di Mamboro Nekat Bakar Istri
• Upaya Penyelundupan 3,02 Kg Sabu Digagalkan di Bandara Palu, Pelaku Diamankan
• Festival Film Tengah: Merayakan Identitas Sinema dari Ruang Ambang
• Mulai 2026, Haji Tak Lagi Ditangani Kemenag: Ini Penjelasan Resminya
• Fluktuasi Harga Tomat, dari Rp35 Ribu Kini Turun Jadi Rp7 Ribu Per Kilogram

Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa pemerintah bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XV Sulawesi Tengah tengah melakukan peningkatan kualitas infrastruktur di sepanjang jalur ini. 

Penataan meliputi perbaikan badan jalan, pembangunan trotoar bagi pejalan kaki, serta peningkatan sistem drainase guna mengantisipasi genangan air saat musim hujan.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti keberadaan kabel listrik, kabel internet, serta papan reklame yang dianggap mengganggu estetika dan keteraturan kota. 

Penertiban akan dilakukan secara menyeluruh agar kawasan ini lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari penataan tersebut, Wali Kota Palu disebut menginisiasi penggunaan sistem ducting agar jaringan kabel tidak lagi menggantung di udara.

Kabel-kabel akan ditanam di bawah tanah guna menjaga kerapian visual sekaligus tidak menghambat pertumbuhan vegetasi di sekitar jalur tersebut. 

Papan reklame juga akan dibongkar dan ditata kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya ini disebutkan sebagai langkah konkret menjadikan koridor Prof. Moh. Yamin sebagai kawasan percontohan dalam penataan kota yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah mengakui bahwa proses pembangunan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan. 

Namun, dukungan warga diharapkan demi terwujudnya lingkungan kota yang lebih tertata dan membanggakan. (Rul)