DPRD Palu Desak Pemkot Tuntaskan Masalah Lahan Tidur dan Air Bersih di Dua Kelurahan

Likeindonesia.com, PALU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak Pemerintah Kota Palu untuk segera menuntaskan persoalan lahan tidur seluas ratusan hektare serta krisis air bersih yang terjadi di dua kelurahan di Kota Palu.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Palu dari Fraksi PKS, Ulfa, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu yang digelar pada Senin (18/5/2026).

Baca Lainnya :

• DPRD Palu Soroti Overkapasitas RS, Biaya Visum, dan Denda BPJS yang Bebani Warga
• Dari Huntap hingga Pajak Daerah, DPRD Palu Paparkan Hasil Kerja Caturwulan I
• 8 Rumah Sakit Swasta di Palu Terancam Tak Bisa Beroperasi, DPRD Soroti Masalah Perizinan
• Abdurahim Nasar Al-Amri Soroti Mandeknya RDTR, DPRD Palu Siap Koordinasi Ulang ke Pusat
• Ribuan Izin Usaha Tertolak, DPRD Kota Palu Cari Solusi Sengkarut Perizinan OSS yang Terkendala KBLI

Ulfa membeberkan hasil serapan aspirasi masyarakat saat reses Januari lalu di Kelurahan Kayumalue Ngapa. Ia menyebut terdapat sekitar 150 hingga 200 hektare lahan potensial yang hingga kini belum dimanfaatkan karena tidak adanya dukungan sistem pengairan atau irigasi.

“Masyarakat di Kelurahan Kayumalue Ngapa sangat membutuhkan aliran air pengairan agar bisa mempergunakan lahan tidur tersebut. Seandainya ada air di sana, warga bisa menanam komoditas hortikultura seperti jagung dan bawang, yang tentunya dapat menambah penghasilan mereka. Keluhan ini sudah menjadi beban bertahun-tahun bagi masyarakat setempat,” ujar Ulfa.

Selain persoalan lahan pertanian, Ulfa juga menyoroti lambatnya penanganan krisis air bersih di Kelurahan Layana. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya telah berinisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan jaringan pipanisasi secara swadaya.

Ulfa menjelaskan, dirinya bersama warga telah sepakat melakukan patungan untuk pembelian pipa, sementara pemerintah hanya diminta melakukan survei teknis di lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang Sumber Daya Air.

“Permintaan kami saat reses Januari lalu sangat sederhana. Kami hanya meminta Dinas PU melalui bidang Sumber Daya Air untuk datang menyurvei dan menghitungkan berapa jumlah serta biaya kebutuhan pipanisasi di sana. Kami tidak meminta pemerintah membiayainya, kami patungan. Namun, sangat disayangkan sampai hari ini belum ada satu pun dari dinas terkait yang datang,” tuturnya.

Sorotan tersebut disampaikan di hadapan jajaran legislatif dan perwakilan Pemerintah Kota Palu, termasuk Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari, yang hadir mewakili Wali Kota Palu dalam rapat paripurna tersebut.

Melalui penyampaian ini, DPRD Kota Palu berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani persoalan lahan tidur serta krisis air bersih, sehingga produktivitas masyarakat dan kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi. (nul)