DPRD Palu Soroti Efisiensi Anggaran, Minta Layanan Disabilitas Tak Terdampak

Likeindonesia.com, Palu – Anggota DPRD Kota Palu menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas transfer daerah hingga 23 persen. 

Meski begitu, DPRD menegaskan agar pemotongan anggaran tersebut tidak berdampak pada layanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palu.

Baca Lainnya :

• Program GENTING di Sulteng Sudah Jangkau 14 Ribu Keluarga Berisiko Stunting
• Pulang dari PON Bela Diri 2025 di Kudus, Atlet Judo dan Gulat Sulteng Apresiasi Dukungan KONI
• Tenun Lokal Palu Akan Dilindungi Lewat Perda Pelestarian Budaya
• Museum Sulawesi Tengah Jadi Ruang Edukasi Sejarah bagi Pelajar
• Harga Tomat Anjlok di Palu, Pedagang Keluhkan Sepinya Pembeli

Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Mutmainnah Korona, mengatakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perhatian terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas yang masih bergantung pada bantuan sosial pemerintah daerah.

“Kan per tanggal hari ini pemotongan transfer ke pusat cukup besar, 23 persen. Anggaran yang dikurangi ini itu yang tetap kita akan jaga jangan sampai mengurangi anggaran yang harusnya mengakomodir kawan-kawan penyandang disabilitas,” ujar Mutmainnah.

Ia menegaskan, komitmen Pemkot Palu perlu dijaga agar program bantuan bagi penyandang disabilitas tetap berjalan, mulai dari bantuan kebutuhan dasar hingga jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik memastikan layanan dan program untuk penyandang disabilitas tidak terdampak efisiensi anggaran. 

Setiap tahun, pihaknya tetap mengalokasikan sekitar Rp1 miliar khusus untuk program atensi penyandang disabilitas.

“Untuk terkait atensi yang lainnya tetap setiap tahun saya anggarkan meskipun kemarin kena efisiensi. Tetapi selaku dinas yang harus fokus untuk pelayanan dasar disabilitas jadi tetap saya anggarkan,” kata Susik.

Anggaran tersebut, lanjutnya, digunakan untuk pemenuhan makanan bagi penyandang disabilitas lumpuh layu, penyediaan alat bantu, pelayanan rehabilitasi bagi ODGJ, serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Alhamdulillah, artinya untuk implementasi kami sebelum ada perwali saya sudah mengatensi lebih dulu untuk saudara kita,” tambahnya.

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kota Palu tercatat telah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada 90 penyandang disabilitas lumpuh layu, bantuan alat bantu kepada 80 orang, pelayanan rehabilitasi terhadap 31 ODGJ, serta jaminan BPJS bagi 666 penyandang disabilitas.

Mutmainnah berharap komitmen tersebut terus dijaga di tengah kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak ada kelompok rentan yang dikorbankan akibat penyesuaian fiskal. (Rul/Nl)