Karhutla Tersebar di 8 Wilayah Sulteng, Pemprov Gelar Rakor Antisipasi Lonjakan Kebakaran September

Likeindonesia.com, PALU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat terjadi di delapan wilayah Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi lonjakan kebakaran pada September.

Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).

Baca Lainnya :

• Bangun Taman Baca di Lahan Sampah, Bhabinkamtibmas Diganjar Penghargaan dari Kapolda
• OJK Sulteng Buka Layanan Pengaduan untuk Korban Keuangan Ilegal
• Puluhan Warga Palu Datangi Kantor OMC, Akun Terblokir dan Uang Tak Bisa Ditarik
• Gedung TK Kemala Bhayangkari 01 Sulteng Kembali Dibuka Usai Renovasi Total
• 352 Siswa Baru Ikuti MPLS di SMPN 4 Palu, KBM Dimulai 14 Juli

Delapan wilayah yang tercatat mengalami karhutla yakni Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Buol.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu kejadian di Kota Palu terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.

Sementara di Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat lokasi dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.

Gubernur Anwar Hafid mengatakan, kejadian karhutla sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlahnya kemudian menurun setelah pemerintah daerah bersama aparat melakukan pemadaman dan penanganan di lapangan.

Gubernur juga melihat adanya hubungan antara kondisi kekeringan dengan meningkatnya kejadian karhutla. Menurutnya, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus dan beriringan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan.

“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.

Karena itu, Anwar meminta seluruh pihak tetap waspada memasuki September. Ia khawatir peningkatan karhutla pada Agustus kembali terjadi pada bulan berikutnya jika kondisi kering masih berlangsung.

“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.

Meski hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan tetap diperlukan karena kondisi kekeringan di beberapa wilayah masih berpotensi berlangsung.

“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Anwar meminta penanganan karhutla dilakukan lebih masif dan terkoordinasi agar kebakaran tidak meluas.

“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.

Menurut Anwar, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar berbagai langkah yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergis.

Sebelum rakor, Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.

“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan langkah penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (nul)