Kemendukbangga/BKKBN Dorong Akselerasi Program Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

Likeindonesia.com, Palu – Sekretaris Utama (Sestama) Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menegaskan kunjungannya ke Sulawesi Tengah merupakan bagian dari upaya memasukkan program pembangunan kependudukan dalam kerangka Asta Cita Presiden guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Ia menyatakan bahwa kehadiran Kemendukbangga/BKKBN di daerah dilakukan untuk memastikan program berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional serta memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah. 

Baca Lainnya :

• Menkum Supratman Andi Agtas Tinjau Dapur SPPG Polda Sulteng, Puji Kualitas Pengolahan MBG
• 1.171 Honorer Palu Terancam Tak Terakomodasi, DPRD Temukan BKPSDM Tidak Mengusulkan ke KemenPAN-RB
• Akhirnya Rampung! Masjid Raya Baitul Khairaat Siap Diresmikan 4 Desember 2025, UAS Dijadwalkan Hadir
• Perlindungan Petambak Garam dan Tenun Lokal Masuk Tahap Lanjut Pembahasan DPRD Palu
• KKN UNTAD Kolaborasi dengan Pengrajin Lokal Produksi Tempat Sampah dari Ban Bekas

 "Kunjungan saya ke Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan bagian dari langkah memasukkan program-program yang dijalankan oleh Kemendukbangga/BKKBN dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden," ujar Prof. Budi dihadapan awak media saat gelar konferensi pers di Palu, Jumat (21/11/2025) sore. 

Prof. Budi menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong agar agregat kependudukan bergerak pada arah yang ideal, tidak terlalu besar hingga memicu pengangguran, namun juga tidak terlalu kecil sehingga menghambat produktivitas.

Upaya ini dilakukan melalui peta jalan pembangunan kependudukan yang mencakup 30 indikator kuantitas dan kualitas penduduk.

Ia menuturkan, Presiden menaruh perhatian pada pengalaman Korea Selatan yang sukses bertransformasi menjadi negara maju melalui strategi pembangunan akseleratif.

"Presiden sendiri dalam beberapa kesempatan sering merujuk pada pengalaman Korea Selatan," katanya.

Lebih lanjut, Prof. Budi menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028–2029 membutuhkan perhitungan presisi terhadap jumlah dan kualitas penduduk ideal, terutama untuk memastikan daya saing SDM nasional. 

Ia mengatakan indikator seperti peningkatan partisipasi perempuan, penurunan total fertility rate (TFR) menuju 2,1, serta peningkatan tenaga kerja formal menjadi bagian dari strategi tersebut. 

"Semua indikator yang komprehensif ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja bersama mewujudkan kondisi kependudukan yang ideal," ucapnya.

Menjawab pertanyaan terkait optimalisasi bonus demografi, Prof. Budi memaparkan bahwa kebijakan lintas sektor difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan peluang pendapatan. 

Ia menyebut penurunan stunting menjadi prioritas utama dengan target nasional 2024 sebesar 19,8 persen dan 2025 turun menjadi 14 persen.

Menurutnya, penduduk yang lahir stunting akan mengalami keterbatasan daya saing dari sisi kesehatan dan perkembangan kognitif.

Ia menegaskan pentingnya wajib belajar 13 tahun sebagai standar minimal yang dibutuhkan pasar kerja, serta dorongan agar penduduk memiliki keterampilan dan sertifikat kompetensi. 

"Semua orang pada akhirnya harus memiliki sertifikat kompetensi agar bisa meningkatkan pendapatan mereka," tegas Prof. Budi.

Selain itu, perencanaan lapangan pekerjaan juga harus disesuaikan dengan proyeksi jumlah angkatan kerja. Prof. Budi menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan pendidikan, investasi, tenaga kerja, hingga layanan kesehatan sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terkait wilayah terpencil dan kepulauan, Prof. Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan desain layanan khusus penanganan stunting bagi sasaran 3B di daerah 3T. 

Ia mengatakan layanan tersebut akan memiliki karakteristik berbeda dari standar reguler karena faktor geografis. 

"Layanan ini akan memiliki karakteristik berbeda dari standar reguler, karena kondisi geografis memerlukan desain layanan yang lebih fleksibel," ujarnya.

Sementara itu, mengenai penilaian kesiapan pemerintah daerah, Prof. Budi menyebut evaluasi formal belum dilakukan dan masih menunggu proses bersama Kementerian Dalam Negeri. 

Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pemberian insentif fiskal daerah. 

Ia menambahkan bahwa saat ini kunjungannya masih berfokus pada sosialisasi dan serap masukan dari para pemangku kepentingan.

"Penilaian formal terhadap kinerja daerah akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri pada akhir atau awal Desember," tutup Prof. Budi. (