Ini Isi Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat Palu di DPRD Sulteng!

Likeindonesia.com, Palu – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025).

Massa mulai berdatangan sejak pukul 11.00 WITA.

Baca Lainnya :

• Aksi Massa di DPRD Sulteng Berujung Kesepakatan dan Penandatanganan Berita Acara
• Ketua MUI Sulteng: Demonstrasi Harus Jadi Ruang Dialog, Bukan Ajang Kerusuhan
• Isu Polisi Lepas Tangan Jika Massa Anarkis Beredar, Ini Klarifikasi Polda Sulteng
• 1.273 Personel Gabungan Bakal Amankan Aksi Unjuk Rasa 1 September di Palu
• Antisipasi Aksi Demo, Dinas Pendidikan Sulteng Liburkan Sekolah Sehari

Mereka berorasi di depan gerbang DPRD, bahkan membakar ban sebagai simbol protes. 

Setelah melalui negosiasi, mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke halaman kantor dewan dan melakukan dialog terbuka bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota Palu, Gubernur Sulteng, hingga mantan gubernur.

Aksi berlangsung damai dan menghasilkan berita acara kesepakatan yang dibacakan di hadapan mahasiswa, masyarakat, dan pejabat pemerintah daerah. 

Salah satu poin yang disepakati adalah tindak lanjut rapat khusus soal pajak UMKM pada Kamis mendatang.

Isi Tuntutan Mahasiswa

Aliansi menyampaikan 26 poin tuntutan, yang terbagi ke dalam isu daerah dan isu nasional.

Isu Daerah

1. Evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu.

2. Membatalkan kenaikan gaji pegawai.

3. Mengevaluasi program Berani Cerdas.

4. Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah.

Isu Nasional

1. Menolak RKUHAP.

2. Bubarkan DPR (isu propaganda mahasiswa).

3. Evaluasi alih fungsi lahan dan pertambangan.

4. Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

5. Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia.

6. Menagih 19 juta janji lapangan pekerjaan.

7. Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.

8. Naikkan gaji guru dan dosen.

9. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis.

10. Mengecam tindakan represif aparat.

11. Pemerintah gagal mewujudkan keadilan sosial.

12. Menomorsatukan pendidikan.

13. Mengecam pembungkaman media.

14. Copot anggota DPR RI yang provokatif dan anti rakyat.

15. Copot Kapolri.

16. Audit transparansi anggaran DPR.

17. Sejahterakan guru dan tenaga kesehatan.

18. Yudisial review syarat pencalonan anggota DPR.

19. Kembalikan otonomi daerah.

20. Hapus tunjangan DPR RI.

21. Kawal kasus Affan Kurniawan, tuntut DPR dan polisi bertanggung jawab.

22. Evaluasi seluruh kebijakan pemerintah.

23. Hentikan represifitas aparat di Papua.

24. Reformasi militer, kepolisian, dan DPR.

25. Evaluasi kinerja tujuh anggota DPR RI Dapil Sulteng.

26. Sahkan RUU PPRT.

Usai penandatanganan berita acara, massa membubarkan diri secara tertib. 

Aparat kepolisian yang berjaga memastikan jalannya aksi tetap kondusif.

Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Palu tidak hanya menyoroti isu lokal seperti pajak UMKM, tetapi juga menyeret berbagai isu nasional, dari reformasi DPR hingga perlindungan masyarakat sipil. (Rul/Nl)