Sejumlah Pemuda Datangi Kantor Desa Ampibabo, Tuntut Transparansi Anggaran hingga Aset Pemuda

Likeindonesia.com, Parimo – Sejumlah pemuda Desa Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Ampibabo, Senin pagi (9/2/2026). 

Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum dijalankan oleh pemerintah desa.

Baca Lainnya :

• Berani Ba Gass di Banggai Jadi Daya Tarik Sport Tourism, Ribuan Warga Hadir
• Anak 10 Tahun Tenggelam di Pantai Leok Buol Ditemukan Meninggal
• Ekonomi Sulteng Tumbuh 8,47 Persen di 2025, PDRB Tembus Rp415 Triliun
• Gelombang Tinggi Berpotensi Terjadi di Perairan Palu–Donggala hingga Teluk Tolo
• Sulteng Alami 116 Gempa Selama Sepekan Terakhir

Dalam aksi itu, massa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni transparansi anggaran desa, kejelasan pengelolaan aset pemuda, realisasi janji kampanye, serta dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Namun saat tiba di lokasi, para pemuda tidak mendapati satu pun perangkat desa maupun kepala desa berada di kantor. 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan massa aksi yang menilai pemerintah desa tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Koordinator Lapangan aksi, Fauzi, menyebutkan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk keresahan pemuda terhadap pengelolaan pemerintahan desa yang dinilai tidak terbuka.

Ia mendesak pemerintah desa untuk menjelaskan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan kepada masyarakat.

“Jangan biarkan anggaran desa menjadi rahasia di balik pintu kantor yang terkunci ini. Kami butuh angka yang jelas, bukan sekadar kata-kata. Transparansi adalah harga mati agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi di tanah kami!” ujar Fauzi. 

Selain itu, massa aksi juga menagih realisasi janji politik yang disampaikan pemerintah desa saat masa kampanye, yang hingga kini dinilai belum terealisasi.

“Kami belum lupa dengan janji-janji manis saat kampanye dulu. Namun hari ini, faktanya nol besar. Jika tidak mampu merealisasikan janji, lebih baik jujur kepada rakyat daripada terus memberi harapan palsu,” kata Fauzi.

Fauzi juga menyoroti pengelolaan aset desa yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan kepemudaan, namun dinilai tidak jelas pemanfaatannya.

“Aset pemuda adalah investasi masa depan desa ini. Tapi lihat sekarang, pengelolaannya tidak jelas. Kami menuntut hak kami untuk diberdayakan, bukan hanya dijadikan penonton di desa sendiri!” ucapnya.

Kekecewaan massa semakin bertambah ketika mendapati kantor desa dalam kondisi kosong pada jam kerja. Situasi tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap pelayanan publik.

“Sangat memalukan! Saat rakyat datang membawa aspirasi, para pemimpin justru bersembunyi. Kosongnya kantor ini di jam kerja adalah bukti nyata lemahnya pelayanan publik dan ketakutan mereka untuk menghadapi kenyataan,” lanjut Fauzi.

Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Ampibabo terkait tuntutan yang disampaikan maupun alasan ketidakhadiran aparat desa saat aksi berlangsung.

Fauzi menegaskan, apabila tidak ada respons atau itikad baik untuk membuka ruang dialog, pemuda Ampibabo berencana kembali menggelar aksi lanjutan.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk berdialog, pemuda Ampibabo akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (Rul/Nl)