IMM Tuntut Evaluasi Total Program Bus Transpalu di Kota Palu

Likeindonesia.com, PALU – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Palu menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Palu dan Pemerintah Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Jl. Moh. Hatta, Jumat (29/8/2025). 

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, serta dihadiri anggota Komisi C DPRD hingga perwakilan pemerintah Kota Palu.

Baca Lainnya :

• Driver Ojol Palu Tuntut Keadilan atas Kematian Affan Kurniawan
• l3twashere
• LazycyberGroup
• Tips Membedakan Travel Umroh Murah Asli dan Penipuan
• MUI Sulteng Desak Penutupan Prostitusi di Tondo: Zina Perbuatan Keji dan Jalan yang Buruk

Dalam forum itu, IMM menyampaikan kritik tajam terhadap program Bus Raya Terpadu (BRT) atau Bus Transpalu. Mereka menilai alokasi Rp1,8 miliar per bulan untuk subsidi bus tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sekretaris IMM Cabang Kota Palu, Moh. Naim Mutaqin, menegaskan bahwa program Transpalu seolah dipaksakan dan tidak berbasis kajian. Ia mengatakan, anggaran Rp1,8 miliar seharusnya bisa dialihkan untuk beasiswa pendidikan atau program lain yang lebih menyentuh masyarakat.

Ia juga menyinggung bahwa bus sepi penumpang, sehingga efektivitas program dipertanyakan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyampaikan pandangan yang sejalan dengan mahasiswa. Ia menegaskan DPRD tidak pernah menolak transportasi publik, namun pelaksanaan Transpalu saat ini tidak efektif.

“Seperti yang dikatakan mahasiswa. Bus Transpalu harus dievaluasi total. Kami sudah tiga kali RDP dengan Dinas Perhubungan dan memang betul, biaya besar tidak sebanding dengan manfaat. Bayangkan, Rp1,8 miliar per bulan hanya untuk bus yang kosong,” tegas Abdurahim.

Menurutnya, solusi yang bisa diambil adalah mengurangi jumlah armada bus, memperbanyak kendaraan feeder yang lebih dekat dengan warga, serta mempertimbangkan opsi menggratiskan layanan bagi masyarakat.

Menyikapi kritik mahasiswa dan DPRD, Kabag Hukum Setda Kota Palu, Mohammad Affan, menyampaikan bahwa efisiensi tidak bisa hanya dilihat dari kondisi saat ini.

“Efisiensi tidak bisa dilihat hanya dari perhitungan jangka pendek. Memang benar sekarang penumpang belum maksimal, tetapi tujuan utama bus Transpalu adalah membangun budaya baru transportasi masyarakat. Sama seperti angkot dulu, awalnya sepi tapi lama-lama menjadi kebutuhan,” jelas Affan.

Menurutnya, Rp1,8 miliar yang disubsidi setiap bulan adalah investasi sosial jangka panjang agar masyarakat terbiasa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Kalau dilihat saat ini, memang belum efisien secara angka. Tapi kalau dilihat sebagai investasi transportasi masa depan, program ini justru efisien karena mencegah masalah lebih besar: macet, polusi, dan biaya perawatan jalan di masa depan,” katanya.

Pemerintah Kota Palu juga menyiapkan langkah perbaikan, di antaranya mengurangi jumlah armada bus dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil, menambah kendaraan feeder agar akses masyarakat lebih mudah, serta membangun halte resmi dan rambu pemberhentian untuk operasional yang lebih tertib.

“Dengan perbaikan ini, subsidi Rp1,8 miliar bisa lebih terukur manfaatnya. Jadi ke depan, setiap rupiah yang dikeluarkan betul-betul kembali dalam bentuk layanan kepada masyarakat,” tegas Affan.

Ia menambahkan, masukan dari IMM dan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Kritik dari IMM dan DPRD dianggap positif, namun ia meminta semua pihak melihat Transpalu sebagai program jangka panjang, bukan proyek sesaat.

Meski pemerintah sudah memberikan penjelasan, IMM menilai jawaban tersebut masih normatif dan belum menyentuh inti persoalan.

“Kami mengapresiasi adanya ruang dialog hari ini, tapi terus terang kami belum puas dengan jawaban pemerintah. RDP kali ini belum memberikan solusi konkret soal pemborosan anggaran Rp1,8 miliar itu,” ungkap Moh. Naim Mutaqin usai RDP.

IMM memastikan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari Pemkot Palu.

“IMM akan tetap berdiri bersama rakyat. Jika tidak ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat, kami akan menuntut RDP langsung bersama Wali Kota Palu. Ini bukan sekadar kritik, tapi perjuangan agar anggaran publik dipakai seefektif mungkin,” tegas Naim. (Bim)