5 Poin Putusan DPR Pasca Demo: Transparansi, Efisiensi, dan Penertiban Internal

Likeindonesia.com, Jakarta - DPR RI akhirnya menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat usai gelombang aksi protes pada akhir Agustus 2025.

Pimpinan DPR memaparkan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi yang digelar sehari sebelumnya. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting, mulai dari penghentian tunjangan rumah hingga pemangkasan fasilitas anggota dewan.

Baca Lainnya :

• Mantan Mendikbudristek NAM Tersangka Korupsi Rp1,98 Triliun
• UU Pekerja Gig Disahkan, Ojol hingga Konten Kreator di Malaysia Kini Dilindungi Negara
• Prabowo Naikkan Pangkat Polisi yang Jadi Korban Ricuh Demo
• Sampaikan Doa dan Belasungkawa, Menag Harap Kasus Wafatnya Affan Ditangani Sesuai Hukum
• LazycyberGroup

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, sejak 31 Agustus 2025 tunjangan rumah bagi anggota DPR resmi dihentikan. Selain itu, per 1 September 2025 diberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan, seluruh kunjungan kerja ke luar negeri dihentikan,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas

Dasco menambahkan, DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas yang selama ini diterima anggota.

“Komponen yang dipangkas antara lain biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi,” jelasnya.

Anggota Dinonaktifkan Tak Lagi Terima Hak Keuangan

Selain itu, anggota DPR yang telah dinonaktifkan partainya tidak lagi menerima hak keuangan. Mereka di antaranya Adies Kadir (Golkar), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem).

“Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” tegas Dasco.

Menindaklanjuti hal ini, pimpinan DPR menerbitkan surat resmi bernomor B/496/PW.11.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025.

Surat tersebut berisi penugasan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk segera berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.

“Koordinasi ini diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme,” bunyi petikan surat pimpinan DPR.

Komitmen DPR untuk Berbenah

DPR juga berjanji melakukan reformasi internal dengan meningkatkan transparansi serta memperkuat partisipasi publik dalam proses legislasi.

“Kami menyadari perlunya DPR berbenah. Proses reformasi ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani,” kata Dasco.

Ketua DPR Puan Maharani pun menambahkan komitmennya.

“DPR harus menjadi lembaga yang dipercaya rakyat. Transparansi dan keterbukaan adalah sebuah keharusan,” ujar Puan.

Skema Baru Gaji dan Tunjangan

Rapat konsultasi turut menetapkan skema baru gaji anggota DPR. Mulai September 2025, para wakil rakyat akan menerima take home pay sebesar Rp65.595.730 per bulan.

“Besaran itu sudah termasuk gaji pokok, tunjangan, dan telah dipotong pajak penghasilan 15 persen,” ungkap Dasco. (Bim/Nl)