Wali Kota Palu Temui Mahasiswa hingga Ojol, Janjikan Penyesuaian Pajak dan Fasilitas Publik

Likeindonesia.com, Palu – Pemerintah Kota Palu kembali membuka ruang dialog dengan elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, pengemudi ojek online (ojol), dan masyarakat umum dalam sebuah rapat bersama yang digelar di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Walikota Palu, Kamis (4/9) pagi.

Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 wita ini membahas sejumlah isu daerah, termasuk tarif pajak, fasilitas publik, hingga rencana dialog rutin.

Baca Lainnya :

• Gubernur Pasang Target Inflasi Sulteng Turun di Bawah 3,5 Persen dalam Tiga Bulan
• Siswa SMK di Palu Ubah Motor BBM Jadi Listrik, Pertama di Sulteng
• Gempa 4,8 SR Guncang Parigi Moutong, Terasa Hingga Palu dan Poso
• Kebakaran Hanguskan Tiga Petak Rumah Warga di Jalan Samratulangi Palu
• Kanwil Ditjenpas Sulteng Dorong Kemandirian Klien Pemasyarakatan Lewat Pelatihan UMKM

Pada pertemuan tersebut, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyampaikan bahwa kebijakan pajak untuk rumah makan akan disesuaikan berdasarkan skala usaha.

 “Kita fokus pada pajak makan minum, untuk rumah makan dengan skala kecil, dan saya langsung putuskan bahwa pajak 10 persen untuk kelas menengah ke atas, kemudian untuk menengah ke bawah 5 persen, itu permintaan mahasiswa” ujarnya diwawancara media ini usai rapat. 

Langkah ini menunjukkan respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah biaya hidup yang meningkat.

Selain soal pajak, komunitas ojek online menyampaikan aspirasi terkait fasilitas penunjang operasional mereka. 

Wali Kota merespons dengan menjanjikan pembangunan shelter lengkap dengan fasilitas Wi-Fi dan pengisian daya, serta meminta adanya layanan parkir gratis.

“Tadi dari ojek juga minta supaya shelter betul-betul termanfaatkan dengan fasilitas wifi, pos-pos yang mereka minta sesuai masukan agar supaya cepat kita rencanakan pembangunannya," tambahnya. 

Selain itu, Wali Kota menegaskan juga para ojol meminta parkir gratis di wilayah Kota Palu.

Menutup pertemuan, Wali Kota mengumumkan inisiasi forum dialog berkala setiap bulan sebagai upaya berkelanjutan dalam merespons aspirasi publik.

 “Setiap tanggal 10 tiap bulan kita akan gelar dialog, setiap bulannya, sehingga pemerintah terus mendapatkan masukan-masukan,” ujar Hadianto.

Aksi dan dialog ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di depan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada 1 September 2025.

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan daerah, seperti evaluasi pajak UMKM, pembatalan kenaikan NJOP PBB-P2, hingga tuntutan nasional seperti penolakan RKUHAP dan reformasi DPRD .

Sebelumnya, Wali Kota Palu telah menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 hingga 1000 persen telah dibatalkan, dan pajak 10 persen untuk rumah makan diambil dari aturan pemerintah pusat namun terbuka untuk evaluasi .

Kebijakan ini dilontarkan dengan alasan turut menjaga keadilan ekonomi sekaligus memberi perlindungan kepada masyarakat. (Rul/Nl)