BI Catat Inflasi Sulteng Jadi Nomor Dua Tertinggi se-Indonesia

Likeindonesia.com, Palu - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa pada Agustus 2025, laju inflasi Sulteng mencapai 4,02 persen (year on year). Angka ini menempatkan Sulteng di posisi kedua tertinggi secara nasional, hanya kalah dari Sumatera Utara.

Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menyebut kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. 

Baca Lainnya :

• DPRD Sulteng Bawa Tuntutan Aksi 1 September ke Pemerintah Pusat
• Panen Raya Perdana, Petani Sigi Optimis Jadi Lumbung Pangan Sulteng
• Viral Obat Rp2 Juta Untuk Balita, RSUD Undata Pastikan Tidak Ada Beban untuk Keluarga Pasien
• September Hitam, Massa Kamisan Desak Pemerintah Tindaklanjuti Tuntutan
• Wali Kota Palu Temui Mahasiswa hingga Ojol, Janjikan Penyesuaian Pajak dan Fasilitas Publik

"Kalau rangking sekolah itu bagus kalau naik. Tapi kalau inflasi, justru bagus kalau tidak rangking," ujarnya, dikutip dari Antara, Jumat (5/9/2025).

BI mencatat, tren inflasi di Sulteng terlihat meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir.

Pada Juni 2025 tercatat 2,47 persen dan menjadi peringkat ke-9 nasional. 

Sementara pada Juli 2025, inflasi Sulteng naik jadi 3,69 persen dan masuk ke dalam peringkat ke-4 nasional.

Kemudian pada Agustus 2025, inflasi Sulteng melonjak ke 4,02 persen dan menduduki peringkat ke-2 nasional.

Secara kumulatif tahun kalender 2025, inflasi Sulteng sudah berada di angka 3,62 persen, sedikit lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 3,5 persen.

Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sulteng langsung menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

Pertemuan yang dilakukan secara hibrida itu dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, BI, BPS, Bulog, hingga unsur TNI/Polri, kejaksaan, dan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.

Fokus utama Rakor adalah merumuskan langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk memastikan pasokan tetap aman.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar segera bertindak bila inflasi melampaui batas atas 3,5 persen. 

"Inflasi kita jaga di angka range 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen," tegas Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog juga sudah menyiapkan intervensi, terutama pada komoditas penyumbang inflasi terbesar seperti bawang merah dan beras. 

Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)  terus dilakukan untuk menahan lonjakan harga di pasaran. (Nl/Nl)